Oleh : Marthen Jikwa )*
Menjaga kedamaian dan stabilitas keamanan di Tanah Papua merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Di tengah dinamika politik dan berkembangnya berbagai narasi yang berpotensi memengaruhi kehidupan sosial masyarakat, komitmen memperkuat persatuan, menjaga kerukunan, dan mendukung pembangunan perlu terus dikedepankan. Papua membutuhkan suasana aman dan kondusif agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas serta menikmati berbagai peluang pembangunan secara optimal.
Dinamika politik terkait rencana upacara rekonsiliasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Port Vila, Vanuatu, pada November 2026 menjadi salah satu perkembangan yang perlu dicermati. Masyarakat Papua diharapkan menyikapinya secara bijaksana dengan mengedepankan pemahaman yang utuh, sikap kritis, dan komitmen terhadap perdamaian. Perbedaan pandangan politik tidak seharusnya berkembang menjadi tindakan yang mengganggu keamanan maupun merugikan kepentingan masyarakat luas.
Tokoh pemuda Papua, Max Abner Ohee, menilai pemahaman masyarakat mengenai kedudukan Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) perlu terus diperkuat. Menurutnya, berbagai narasi politik yang disampaikan kelompok tertentu tidak dapat dianggap mewakili keseluruhan aspirasi masyarakat Papua. Karena itu, masyarakat perlu selektif dalam menerima informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh ajakan yang berpotensi menimbulkan perpecahan.
Ia juga menilai bahwa menjaga persatuan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, dan perluasan kesempatan ekonomi bagi generasi muda merupakan agenda produktif untuk mendorong kemajuan Papua. Generasi muda perlu diberikan ruang berkontribusi melalui pendidikan, kewirausahaan, kreativitas, dan berbagai kegiatan pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Kedamaian bukan sekadar kondisi tanpa konflik, melainkan keadaan yang memungkinkan masyarakat memperoleh kesempatan untuk berkembang. Stabilitas keamanan perlu diikuti peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan perlindungan hak masyarakat. Dengan demikian, kehadiran negara dapat dirasakan melalui berbagai program yang menjawab kebutuhan masyarakat Papua.
Tokoh Papua sekaligus Ondofolo, Yanto Eluay, mengingatkan pentingnya masyarakat mencermati informasi mengenai situasi Papua secara objektif. Menurutnya, isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) kerap digunakan dalam narasi politik kelompok ULMWP dan simpatisannya. Di sisi lain, berbagai upaya pemerintah dalam membangun sumber daya manusia, infrastruktur, dan perekonomian Papua perlu dipahami sebagai bagian dari komitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Persoalan HAM tetap harus mendapatkan perhatian melalui penanganan profesional, transparan, dan berlandaskan hukum. Setiap dugaan pelanggaran perlu ditindaklanjuti berdasarkan fakta dan mekanisme yang berlaku. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan hak masyarakat terlindungi sekaligus mencegah berkembangnya persoalan menjadi konflik berkepanjangan. Pembangunan, perlindungan HAM, dan penegakan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menciptakan Papua yang aman dan bermartabat.
Dalam menjaga kedamaian, peran tokoh adat juga memiliki arti penting. Masyarakat Papua memiliki kekayaan tradisi dan kearifan lokal yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan, musyawarah, serta penghormatan terhadap sesama. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi fondasi dalam menyelesaikan perbedaan dan membangun kehidupan sosial yang harmonis. Tokoh adat juga dapat menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi serta mendorong penyelesaian persoalan melalui dialog.
Ondoafi Bagaiserwar, Kaleb Sawen, mengajak generasi muda Kabupaten Sarmi meneladani semangat persatuan para pendahulu bangsa. Menurutnya, generasi muda memiliki tanggung jawab menjaga keutuhan Indonesia melalui kegiatan positif dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Perbedaan pandangan harus disikapi secara bijaksana melalui dialog, musyawarah, dan cara-cara damai yang menghormati hukum serta hak setiap warga.
Ajakan tersebut semakin relevan di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Media sosial memberikan peluang bagi generasi muda Papua untuk memperkenalkan budaya, potensi daerah, dan berbagai capaian pembangunan. Namun, penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, dan provokasi juga dapat menimbulkan kesalahpahaman serta memperbesar perbedaan di tengah masyarakat.
Karena itu, penguatan literasi digital perlu menjadi perhatian bersama. Generasi muda diharapkan mampu memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya dan memanfaatkan ruang digital untuk menyampaikan gagasan yang membangun. Pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh adat, dan organisasi kepemudaan perlu memperluas edukasi publik agar masyarakat semakin tangguh menghadapi berbagai bentuk provokasi.
Pemerintah juga perlu memastikan program pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi menjangkau masyarakat hingga wilayah terpencil. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan menjadi faktor penting agar kebijakan yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik setiap daerah di Papua.
Pada akhirnya, kedamaian Papua tidak dapat diwujudkan hanya melalui pendekatan keamanan, tetapi membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat. Aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, serta seluruh elemen masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Penghormatan terhadap hukum, perlindungan masyarakat sipil, dan penyelesaian persoalan secara dialogis harus menjadi prinsip bersama.
Masa depan Papua merupakan bagian dari masa depan Indonesia. Dengan memperkuat persaudaraan, menolak kekerasan, serta mengedepankan dialog dan kerja sama, Papua dapat terus berkembang menjadi wilayah yang aman, maju, dan sejahtera. Menjaga kedamaian bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan komitmen seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan, mempertahankan keutuhan NKRI, dan memastikan pembangunan Papua berlangsung secara berkelanjutan.
)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua
