PemerintahanPrabowo-Gibran Bangun Sinergi Nasional untuk Pemberantasan Narkoba
Oleh: Annisa Asyariani U. *)
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil
Presiden Gibran Rakabuming Raka terus memperkuat komitmennya dalam upaya
pemberantasan narkoba di seluruh Indonesia. Langkah ini tercermin dalam
berbagai upaya strategis yang melibatkan kementerian, lembaga, aparat penegak
hukum, serta masyarakat. Pemerintah telah menitikberatkan pada penindakan hukum,
memprioritaskan pencegahan, rehabilitasi, dan edukasi masyarakat sebagai bagian
dari strategi holistik pemberantasan narkoba
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan,
Budi Gunawan, menyatakan bahwa pemerintah telah menyepakati tiga komitmen utama
dalam memperkuat sinergi pemberantasan narkoba. Komitmen pertama adalah
mempererat kerja sama antar kementerian dan lembaga untuk menciptakan
pendekatan terpadu dalam menanggulangi peredaran narkoba. Komitmen kedua adalah
mempercepat pemblokiran rekening yang digunakan dalam transaksi narkoba.
Komitmen ketiga adalah mengkaji percepatan eksekusi hukuman bagi terpidana
narkotika yang telah memiliki putusan hukum tetap.
Menko Polkam juga mengungkapkan pencapaian
signifikan dari Desk Pemberantasan Narkoba, sebuah inisiatif yang didirikan
untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor. Dalam waktu satu bulan setelah
pembentukannya, desk ini berhasil mengungkap ribuan kasus narkotika, menangkap
hampir empat ribu tersangka, serta menyita barang bukti senilai triliunan
rupiah. Ia menekankan bahwa seluruh elemen masyarakat harus menjadikan
Indonesia sebagai kawasan yang tidak ramah bagi pelaku kejahatan narkoba.
Sementara itu, Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Listyo Sigit Prabowo, menjelaskan beberapa langkah strategis yang
telah disepakati oleh aparat penegak hukum. Hukuman maksimal akan diberikan
kepada pengedar dan bandar narkoba, sementara para pelaku kejahatan tersebut
akan ditempatkan di fasilitas dengan pengamanan super ketat. Hal ini dilakukan
untuk memutus kendali peredaran narkoba yang kerap dilakukan dari dalam lembaga
pemasyarakatan.
Kapolri juga menyoroti pentingnya optimalisasi
penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari kejahatan
narkoba. Langkah ini mencakup pembekuan rekening yang diduga terkait dengan
peredaran narkoba serta penguatan kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memutus mata rantai finansial
kejahatan tersebut. Dalam bidang rehabilitasi, ia mendorong pemerintah daerah
untuk membangun lebih banyak pusat rehabilitasi, sehingga korban penyalahgunaan
narkoba dapat mengakses layanan yang memadai.
Di tingkat daerah, Badan Narkotika Nasional
Provinsi (BNNP) Kepulauan Riau juga menunjukkan langkah nyata dalam mendukung
program pemberantasan narkoba nasional. Kepala BNNP Kepulauan Riau, Hanny
Hidayat, menyebut bahwa wilayah Kepulauan Riau merupakan salah satu pintu masuk
utama penyelundupan narkoba karena lokasinya yang strategis dan berbatasan
langsung dengan negara tetangga. Untuk itu, BNNP Kepri tidak hanya fokus pada
penindakan, tetapi juga memperkuat aspek pencegahan dan rehabilitasi.
Operasi di kawasan rawan seperti pelabuhan tikus
dan perbatasan diperketat dengan melibatkan berbagai instansi, termasuk TNI,
Polri, dan Bea Cukai. Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga digencarkan
melalui program penyuluhan di sekolah, kampus, dan komunitas lokal. Kepala BNNP
Kepri menegaskan bahwa pencegahan adalah kunci utama untuk memutus rantai
penyalahgunaan narkoba. Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan
segala bentuk penyalahgunaan narkoba di lingkungannya.
Salah satu elemen penting dalam upaya
pemberantasan narkoba adalah literasi masyarakat. Pemerintah di bawah
kepemimpinan Prabowo-Gibran secara konsisten menggencarkan kampanye edukasi
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba. Tujuannya
adalah menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pencegahan penyalahgunaan
narkoba sekaligus memberikan pemahaman tentang pentingnya rehabilitasi bagi
para korban.
Pemerintahan Prabowo-Gibran menyadari bahwa upaya
pemberantasan narkoba memerlukan langkah berkelanjutan dan partisipasi semua
pihak. Dukungan masyarakat, mulai dari pelaporan kasus hingga keterlibatan
dalam kampanye anti-narkoba, sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan
program ini.
Pemerintah terus mengajak seluruh elemen bangsa
untuk terus mendukung langkah pemerintah dalam menciptakan Indonesia yang bebas
dari narkoba. Melalui kerja keras dan kolaborasi semua pihak, Indonesia dapat
menjadi negara yang aman dan sejahtera, sekaligus melindungi masa depan
generasi muda dari ancaman narkoba.
Strategi pemberantasan narkoba akan terus
disesuaikan dengan perkembangan modus operandi kejahatan narkoba. Polri terus
berkomitmen untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus menindak
tegas setiap pelaku kejahatan narkoba tanpa pandang bulu.
Di tingkat daerah, BNNP Kepulauan Riau diharapkan wilayahnya
dapat menjadi contoh daerah yang bersih dari narkoba melalui pendekatan
holistik yang menggabungkan penindakan, pencegahan, dan rehabilitasi. Dengan
sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan penuh dari
masyarakat, pemberantasan narkoba di tanah air dapat dilakukan secara efektif.
Upaya pemerintahan Prabowo-Gibran dalam
memberantas narkoba di Indonesia mencerminkan komitmen yang kuat terhadap masa
depan bangsa. Melalui sinergi nasional yang melibatkan berbagai pihak,
pemerintah berupaya menciptakan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi
masalah narkoba dari hulu ke hilir.
Dengan langkah-langkah strategis yang mencakup
penindakan, pencegahan, rehabilitasi, dan edukasi, diharapkan Indonesia dapat
segera keluar dari status darurat narkoba. Sinergi antara pemerintah, aparat
penegak hukum, dan masyarakat adalah kunci untuk mewujudkan Indonesia yang
bebas dari ancaman narkoba. Pemerintahan Prabowo-Gibran terus berkomitmen untuk
melindungi generasi penerus bangsa, membangun kesadaran kolektif, dan
menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi seluruh rakyat Indonesia.
*)Penulis merupakan Mahasiswa Ilmu Kesehatan
Kepulauan Riau