Oleh: Loa Murib
Langkah strategis pemerintah dalam memastikan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) di Papua berjalan aman dan kondusif menunjukkan komitmen negara dalam menghadirkan rasa aman sekaligus menjaga harmoni sosial di wilayah timur Indonesia. Momentum Natarubukan sekadar perayaan keagamaan dan pergantian tahun, melainkan juga ujian kesiapannegara dalam mengelola stabilitas keamanan, pelayanan publik, serta toleransi antarumatberagama di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat. Papua, dengan karakter geografisdan sosial yang khas, membutuhkan pendekatan keamanan yang terukur, humanis, dan berbasis kearifan lokal, sebagaimana yang kini dijalankan pemerintah pusat dan daerahsecara terpadu.
Kondusivitas keamanan di Tanah Papua menjelang Nataru tercermin dari situasi sosialmasyarakat yang relatif stabil dan harmonis. Panglima Komando Gabungan WilayahPertahanan III, Letjen TNI Bambang Trisnohadi, menegaskan bahwa kondisi keamananPapua berada dalam keadaan aman dan terkendali. Hal tersebut tidak hanya diukur dari aspekpengamanan teritorial, tetapi juga dari kehidupan sosial masyarakat yang berjalan rukun. Kehadiran aparat TNI dalam kegiatan adat dan keagamaan, seperti tradisi bakar batu di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, menjadi simbol pendekatan persuasif dan kulturaldalam menjaga stabilitas. Tradisi tersebut dipandang sebagai refleksi nilai kebersamaan, persaudaraan, dan semangat persatuan yang mengakar kuat di tengah masyarakat Papua.
Pendekatan keamanan berbasis budaya ini memperlihatkan bahwa negara tidak hadir sematadengan kekuatan senjata, tetapi juga dengan empati dan penghormatan terhadap identitaslokal. Menurut Bambang Trisnohadi, tradisi bakar batu mengandung pesan kemanusiaanyang kuat tentang kesetaraan, kebersamaan, dan rasa syukur. Keterlibatan tokoh adat, tokohagama, serta masyarakat dalam kegiatan tersebut menjadi indikator bahwa situasi Papua menjelang Nataru berada dalam suasana yang hangat dan penuh kekeluargaan. Pendekatanseperti ini dinilai efektif dalam membangun kepercayaan publik dan mencegah potensigangguan keamanan berbasis kesalahpahaman sosial.
Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Manokwari mengambil langkah antisipatif denganmenetapkan masa siaga pengamanan Nataru hingga 4 Januari 2026. Bupati Manokwari, Hermus Indou, menekankan bahwa pengamanan Nataru tidak hanya berfokus pada aspekkeamanan semata, tetapi juga mencakup kesiapan pelayanan publik, khususnya layanankesehatan. Langkah ini mencerminkan pemahaman bahwa rasa aman masyarakat tidakterlepas dari jaminan akses layanan dasar yang optimal, terutama di tengah meningkatnyaaktivitas dan risiko kedaruratan selama libur panjang.
Koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam pengamanan Nataru di Papua Barat. WakilBupati Manokwari, Mugiyono, menegaskan pentingnya komunikasi intensif antarapemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh pemangku kepentingan agar setiap kegiatanibadah dan perayaan masyarakat dapat berlangsung aman dan lancar. Selain faktor keamanan, pemerintah daerah juga mewaspadai potensi gangguan alam seperti hujan deras dan banjir, sehingga langkah mitigasi bencana turut menjadi bagian dari strategi pengamanan Nataru.
Sinergi kuat juga ditunjukkan oleh jajaran TNI dan Polri. Komandan Kodim1801/Manokwari, Letkol Inf David Sutrisno Sirait, menyatakan kesiapan TNI AD dalammeningkatkan patroli di titik-titik rawan guna menjaga stabilitas wilayah. Dukungan serupadatang dari unsur TNI AL dan kejaksaan yang memastikan kesiapsiagaan personel, fasilitaskesehatan, serta layanan darurat. Pendekatan komprehensif ini menunjukkan bahwapengamanan Nataru dipahami sebagai tanggung jawab bersama lintas institusi, bukan sematatugas aparat keamanan.
Dari sisi kepolisian, Polda Papua Barat menggelar Operasi Lilin Mansinam 2025 denganmengerahkan 575 personel gabungan serta dukungan peralatan pengamanan yang memadai, termasuk untuk antisipasi ancaman di darat dan laut. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Johnny E. Isir, bersama Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, memastikan kesiapan personeldan sarana prasarana melalui apel gelar pasukan. Operasi ini tidak hanya berorientasi padapenegakan hukum, tetapi juga pelayanan masyarakat, sebagaimana ditunjukkan denganpendirian pos pelayanan, pos pengamanan, dan pos terpadu di berbagai titik strategis.
Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ignatius B. A. Prabowo, menjelaskan bahwapengamanan Nataru juga mencakup sterilisasi tempat ibadah sebelum pelaksanaan misa Natal, pengamanan arus transportasi, serta optimalisasi layanan aduan darurat melalui call center 110. Langkah ini memperlihatkan keseriusan aparat dalam menjamin keamanan ibadahdan memberikan respons cepat terhadap potensi gangguan.
Secara keseluruhan, langkah strategis pemerintah dalam memastikan perayaan Nataru di Papua berjalan aman merupakan cerminan hadirnya negara secara utuh di tengah masyarakat. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta elemenmasyarakat menjadi fondasi kuat dalam menjaga stabilitas keamanan dan keharmonisansosial. Dengan mengedepankan keamanan yang humanis, pelayanan publik yang siaga, sertapenghormatan terhadap nilai-nilai lokal, Papua menunjukkan bahwa perayaan Nataru dapatberlangsung damai, aman, dan penuh sukacita dalam bingkai persatuan dan kesatuannasional.
*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur
