Oleh : Benita Nuken Dolo)*
Sinergitas antara aparat keamanan dan masyarakat menjadi kunci utama dalam upaya mengatasi konflik di Papua. Terlebih, dalam menangani kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), kolaborasi yang erat antara kedua entitas ini memiliki peran vital.
Papua, sebagai salah satu wilayah yang memiliki dinamika sosial dan politik yang kompleks, membutuhkan pendekatan holistik dan inklusif untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Sinergi yang kuat antara aparat keamanan dan masyarakat menjadi fondasi yang tak tergantikan dalam mencapai visi Papua yang damai dan sejahtera.
Kesuksesan operasi militer di wilayah Distrik Aitinyo, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, menunjukkan bahwa kolaborasi strategis antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan masyarakat setempat bisa membawa hasil yang signifikan. Hanya dengan kerjasama yang solid, kita bisa memastikan bahwa ancaman separatisme dapat ditekan dan stabilitas di Papua terjaga.
Dalam operasi terbaru, Satuan Tugas (Satgas) Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti berhasil menguasai salah satu markas OPM di wilayah hutan Distrik Aitinyo. Komandan Satgas, Letkol Inf Andhika Ganessakti, menjelaskan bahwa markas tersebut telah dijadikan lokasi persembunyian oleh kelompok separatis. Keberhasilan ini merupakan bukti nyata efektivitas pola operasi yang diterapkan, yakni dengan metode pisah, giring, lokalisir, dan hancurkan.
Menurut Letkol Andhika, operasi tersebut tidak hanya berhasil mengamankan markas, tetapi juga menemukan berbagai barang bukti penting. Barang-barang yang berhasil diamankan antara lain amunisi kaliber 5.56, selongsong peluru, bendera OPM, aksesoris bintang kejora, tas, charger HP, dan dokumen daftar nomor telepon. Temuan ini menjadi bukti konkrit adanya aktivitas separatis yang berusaha merongrong kedaulatan negara.
Operasi yang dilakukan tim mobile Yudha Sakti tersebut sebenarnya merupakan lanjutan dari temuan sebelumnya. Dalam operasi yang memerlukan perjalanan belasan kilometer melewati hutan dan sungai, Serda Pardosi, yang memimpin tim patroli, menuturkan bahwa mereka tidak menemukan anggota OPM di lokasi.
Diduga para separatis telah meninggalkan lokasi sebelum tim tiba. Meskipun demikian, penugasan Satgas Yonif 133/YS masih akan berlanjut selama dua bulan ke depan dengan fokus pada operasi tempur dan teritorial untuk menekan aktivitas OPM.
Tidak hanya di darat, upaya pemberantasan OPM juga dilakukan di perairan. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) XIV Sorong meningkatkan patroli di sekitar teluk dan perairan laut Papua. Langkah ini diambil untuk mencegah masuknya logistik dan senjata api yang bisa memperkuat kelompok separatis.
Wakil Komandan Lantamal XIV Sorong, Kolonel (Mar) Rio Sukanto, menekankan pentingnya patroli ini dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Papua. Kolonel Rio menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, anggota Lantamal XIV selalu mematuhi prosedur operasi standar (SOP) saat melakukan pemeriksaan kapal-kapal.
Pemeriksaan ini tidak hanya menyasar pemasok senjata dan logistik untuk OPM, tetapi juga memastikan kelengkapan dokumen kapal yang beroperasi di perairan Papua. Jika ditemukan dokumen yang tidak lengkap atau ijin yang tidak berlaku, pihak Lantamal Sorong berupaya membantu para nelayan atau pemilik kapal tersebut untuk melengkapi kekurangan dokumen mereka.
Selain itu, Kolonel Rio juga mengajak masyarakat dan nelayan untuk berperan aktif memberikan informasi terkait aktivitas mencurigakan di laut. Dukungan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mempersempit ruang gerak OPM dan memutus jalur suplai logistik mereka. Dengan kerjasama yang baik antara masyarakat dan aparat keamanan, diharapkan Papua bisa menjadi wilayah yang lebih aman dan damai.
Keberhasilan dalam operasi militer dan patroli laut ini menunjukkan pentingnya sinergi antara berbagai pihak. Aparat keamanan tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi ancaman separatisme. Peran serta masyarakat sangat vital, baik dalam memberikan informasi maupun dalam mendukung upaya-upaya keamanan yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan konsep keamanan nasional yang tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen bangsa.
Penting untuk terus menggalang dukungan masyarakat dalam setiap operasi keamanan. Edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya separatisme serta pentingnya keamanan bersama harus terus digencarkan. Masyarakat perlu memahami bahwa stabilitas dan keamanan adalah prasyarat penting bagi pembangunan dan kesejahteraan. Tanpa keamanan, semua upaya pembangunan akan terganggu dan kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai.
Operasi yang dilakukan Satgas Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti dan Lantamal XIV Sorong juga memberikan pesan kuat kepada kelompok OPM bahwa negara tidak akan pernah mundur dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayahnya. Operasi yang terus dilanjutkan hingga dua bulan ke depan menunjukkan komitmen tinggi aparat keamanan dalam memberantas separatisme di Papua. Dengan sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat, ancaman dari kelompok-kelompok separatis seperti OPM dapat ditekan. Masyarakat di Papua berhak hidup dalam damai dan menikmati hasil pembangunan tanpa gangguan keamanan.
Keberhasilan operasi ini adalah langkah maju menuju Papua yang lebih aman dan sejahtera. Mari kita terus dukung upaya ini dengan berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi aparat keamanan.
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua Tinggal di Jakarta
Sinergitas Aparat Keamanan dan Masyarakat Kunci Ciptakan Situasi Kondusif Papua
