Waspadai Provokasi Isu Politik Dinasti, Pilkada 2024 Terbukti Aman dan Demokratis
Jakarta – Film Keluarga Berkuasa yang dirilis beberapa waktu lalu menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak dianggap tidak relevan, bahkan cenderung menyesatkan dan provokatif.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menegaskan bahwa mayoritas tahapan pesta demokrasi tingkat daerah berjalan lancar, meskipun beberapa wilayah memerlukan pemungutan suara ulang akibat bencana alam.
Pemerintah, menurutnya, telah mengantisipasi berbagai potensi hambatan dengan melibatkan TNI, Polri, dan instansi terkait untuk menjaga keamanan.
Ia menekankan bahwa Pilkada Serentak 2024 menjadi perhatian dunia internasional karena membuktikan komitmen Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.
“Sebagian besar tahapan berjalan lancar, aman, dan damai. Meski ada tantangan, pemerintah memastikan kolaborasi antarlembaga mampu mengatasinya dengan baik,” ungkap Budi Gunawan.
Sebelumnya, politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ariyo Bimmo mengungkapkan bahwa isu politik dinasti saat ini tidak relevan.
“Dalam sistem demokrasi isu dinasti tidak relevan karena rakyat yang memilih langsung,” katanya
Dia juga mengimbau kepada pihak-pihak yang selama ini menghembuskan isu tersebut agar tidak meremehkan kecerdasan rakyat.
Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti pentingnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2015 yang menghapus larangan keluarga petahana mencalonkan diri.
Ia menilai putusan tersebut sejalan dengan konstitusi yang menjamin hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam politik, terlepas dari hubungan kekerabatan.
“MK sudah benar memutus bahwa hak politik tidak boleh dibatasi berdasarkan status keluarga. Fenomena politik dinasti lebih kepada persoalan moralitas politik, bukan semata konstitusionalitas,” jelas Mahfud MD.
Kelancaran Pilkada 2024 menjadi bukti nyata bahwa demokrasi Indonesia telah semakin matang.
Ajang kontestasi lokal tersebut menunjukkan bahwa sistem demokrasi tidak lagi terperangkap oleh dinamika politik dinasti, melainkan terus bergerak menuju transparansi dan integritas.