Oleh : Adrianus Bonay )*
Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) masih terus membuat kekacauan dan menciptakan ancaman bagi masyarakat sipil khususnya Orang Asli Papua (OAP). Sehingga banyak masyarakat yang menolak keberadaan OPM tersebut.
Pemerintah melalui aparat keamanan berkomitmen menindak tegas OPM yang berulang kali melakukan aksi kriminal dan kekerasan demi melindungi masyarakat Papua. Selain itu, aparat keamanan melakukan upaya yang serius dalam penegakan hukum terhadap OPM yang melakukan tindakan kriminal.
OPM merupakan kelompok pemberontak yang paling pengecut di dunia. Pasalnya, aksi-aksinya kerap bersembunyi di balik masyarakat. Mereka menggunakan cara-cara yang pengecut, yakni memanfaatkan perempuan dan anak-anak sebagai perisai untuk melawan aparat keamanan. Selain itu, aksi teror kerap dilakukan OPM untuk menebarkan rasa takut dan kekhawatiran masyarakat di berbagai wilayah di Papua. Dalam aksi serangannya, OPM sering mengeluarkan propaganda dan memfitnah aparat keamanan dengan narasi-narasi yang menyesatkan.
Terbaru, Baru-baru ini, OPM bahkan kembali menjalankan aksi sangat biadab mereka dengan menembak mati warga sipil di Kampung Timida, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Korban yang menjadi sasaran tersebut adalah seorang sopir angkot. Lebih miris lagi, bahwa gerombolan teroris Bumi Cenderawasih itu tidak sekedar menembak, namun mereka juga membakar angkot milik korban.
Aksi-aksi brutal yang dilakukan oleh OPM juga sudah melampaui batas kemanusiaan. Masyarakat Papua tidak setuju dan tidak terima atas semua tindakan yang dilakukan oleh OPM, karena semua tindakan yang dilakukan oleh OPM selalu membuat resah masyarakat dan menghambat pembangunan di Tanah Papua. Oleh karena itu, pihak aparat keamanan TNI-Polri berkomitmen menindak tegas OPM karena telah banyak melakukan kekerasan hingga pembunuhan terhadap masyarakat dan aparat keamanan.
Kapendam XVII/Cenderawasih, Letkol Inf. Candra Kurniawan mengatakan saat ini aparat keamanan terus melakukan pengejaran anggota OPM yang melakukan penembakan terhadap prajurit di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Tindakan pengejaran terhadap anggota OPM yang melakukan penembakan tersebut merupakan bagian dari upaya aparat keamanan untuk menanggapi ancaman yang muncul di Papua. OPM telah lama dianggap sebagai kelompok separatis yang beroperasi di wilayah Papua dan melakukan serangkaian tindakan, termasuk penembakan dan serangan terhadap masyarakat sipil, aparat keamanan serta pengerusakan infrastruktur.
Deretan aksi teror yang dilakukan oleh OPM bukan karena kesejahteraan yang dilakukan pemerintah di Papua kurang. Pemerintah justru meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Papua. Tetapi OPM memang tidak suka dengan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Pembangunan kesejahteraan yang dilakukan pemerintah mengurangi pengaruh kelompok separatis tersebut kepada masyarakat. Karena itu, kelompok OPM melakukan teror dan serangan terhadap warga sipil. Sehingga dengan kondisi tersebut, pamerintah terus menyiapkan langkah, baik pendekatan lunak maupun keras untuk memberantas OPM.
Masyarakat Papua sangat mengutuk keras segala tindakan brutal dan pergerakan OPM, karena telah merusak sendi-sendi keharmonisan dan kedamaian di Papua. Oleh karena itu, masyarakat Papua sangat mendukung penuh setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparat keamanan dalam menindak tegas OPM yang menjadi sumber kekacauan di Tanah Papua.
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo mendukung penuh langkah pemerintah melalui TNI dan Polri dalam melakukan penegakan hukum terhadap kelompok OPM. Tidak boleh ada lagi toleransi terhadap para kelompok separatis, teroris ataupun OPM untuk meneror serta melakukan aksi kejahatan hingga menimbulkan korban jiwa. Aksi OPM sangat membahayakan karena kerap menyerang warga Papua dari mulai masyarakat sipil, guru, tenaga kesehatan bahkan hingga aparat keamanan TNI-Polri.
Selain itu, aksi OPM telah membuat kerangka pembangunan Papua keluar dari jalur yang semestinya. Ketika pembangunan terhenti, maka secara jangka panjang akan berdampak pada masalah-masalah kesejahteraan masyarakat Papua, seperti akses jalan dari satu wilayah ke wilayah lain. Percepatan pembangunan menjadi salah satu fokus pemerintah dalam mendorong pemerataan kesejahteraan dan menjamin keamanan di Tanah Papua. Beberapa peristiwa kekerasan yang terjadi antara OPM dengan aparat keamanan maupun masyarakat sipil membuat pemerintah melakukan upaya khusus dalam penanganannya.
Untuk itu dalam menghadapi OPM, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dan penegakan hukum dengan harapan persoalan OPM dapat ditangani dengan baik. Selain itu, pemerintah juga aktif mengadakan dialog dengan masyarakat Papua untuk mendengarkan aspirasi dan kebutuhan mereka. Dialog ini menjadi platform penting dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat Papua.
Masyarakat Papua juga diharapkan tidak terprovokasi dengan apa yang dilakukan oleh OPM selama ini. Pasalnya, OPM adalah sekumpulan pengecut dan pembohong, karena perjuangan mereka hingga saat ini tidak ada hasilnya dan hanya membuang-buang waktu serta energi.
Pemerintah telah berkomitmen untuk mengatasi OPM melalui pendekatan yang menyeluruh. Dengan menggabungkan keamanan dan pembangunan, pemerintah berusaha menciptakan kondisi yang aman dan mendukung bagi masyarakat Papua. Melalui pengamanan wilayah, penegakan hukum, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah berupaya mencapai keamanan dan pembangunan berkelanjutan di Papua. Peran seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan dan harus bersinergi untuk membantu pemerintah, dan aparat keamanan TNI-Polri dalam mengatasi rentetan aksi OPM.
)* Penulis adalah mahasiswa Papua yang tinggal di Yogyakarta
