Masyarakat Wajib Jaga Kondusivitas Sidang Sengketa Pilkada di MK
Oleh: Amalia N. Fitriani*)
Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran penting
dalam menjaga stabilitas demokrasi di Indonesia, terutama dalam menyelesaikan
sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Persidangan di MK menjadi
tempat pengujian keabsahan hasil Pilkada dan prosesnya harus dihormati oleh
semua pihak, termasuk masyarakat. Keamanan, ketertiban, dan kondusivitas selama
proses sidang ini sangatlah penting untuk menjamin keberlangsungan demokrasi
yang sehat.
Sekretaris Jenderal MK, Heru Setiawan, menegaskan
bahwa jaminan keamanan merupakan elemen krusial dalam mendukung kelancaran
proses pemeriksaan dan pengambilan putusan terkait sengketa Pilkada serentak.
Disampaikan bahwa tugas utama MK adalah memastikan pengamanan agar proses
penyelesaian sengketa Pilkada dapat berjalan lancar hingga selesai sesuai
jadwal. Heru menambahkan bahwa proses persidangan harus berjalan dengan aman,
tertib, dan profesional, mencerminkan prinsip demokrasi dan keadilan.
Dalam rangka memastikan kesiapan pengamanan, MK
telah bekerja sama dengan berbagai pihak terkait. Pihak kepolisian dan militer
telah merancang program pengamanan khusus untuk sidang sengketa Pilkada yang
akan dimulai pada awal Januari 2025. Pengamanan ini mencakup penunjukan
personel penanggung jawab atau PIC di setiap daerah yang disengketakan. PIC ini
bertugas untuk melakukan pemantauan dan koordinasi guna memastikan sidang
berjalan lancar tanpa gangguan.
Masyarakat diharapkan dapat mendukung upaya
pengamanan ini dengan menjaga sikap yang kondusif selama proses berlangsung.
Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menciptakan suasana yang aman dan
damai. Fungsi utama pengamanan adalah untuk memastikan setiap tahapan sidang
berlangsung tanpa hambatan. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak
terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memicu ketegangan.
Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan,
menyampaikan harapannya agar putusan MK dapat menjadi akhir dari semua sengketa
yang terjadi. Ahmad menyatakan bahwa MK harus berhati-hati dalam memutuskan
setiap perkara, karena putusan tersebut harus diterima oleh semua pihak yang
terlibat. Ahmad menambahkan bahwa masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk
tidak memperkeruh suasana dengan aksi-aksi yang dapat mengganggu stabilitas
selama proses sidang berlangsung.
Pengamat Hukum dari Universitas Andalas, Charles Simabura,
menilai bahwa pengajuan sengketa ke MK merupakan langkah positif dalam
menyelesaikan konflik hasil Pilkada. Disampaikan bahwa memilih jalur hukum
menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik dan bernegara. Menurut Charles, lebih
baik menggunakan mekanisme hukum daripada melakukan aksi demonstrasi atau
tindakan anarkis yang berpotensi merusak tatanan sosial. Ia juga menekankan
bahwa masyarakat harus memberikan dukungan penuh terhadap proses hukum ini dengan
tidak terlibat dalam provokasi atau tindakan yang dapat mengganggu jalannya
proses hukum.
Proses penyelesaian sengketa Pilkada di MK
bukanlah hal yang mudah. Ini melibatkan berbagai pihak yang harus bersikap
profesional dan netral. Pelaksanaan tugas secara profesional dan berorientasi
pada pelayanan kepada masyarakat sangat penting untuk menjaga situasi tetap
kondusif. Komunikasi yang baik antara aparat keamanan dan masyarakat menjadi
elemen kunci untuk memastikan ketertiban dan keamanan selama proses
berlangsung.
Masyarakat sebagai bagian dari sistem demokrasi
memiliki peran penting untuk menciptakan kondisi yang mendukung kelancaran
proses persidangan. Dengan menjaga ketenangan, tidak terprovokasi oleh isu-isu
yang tidak benar, dan menghormati jalannya proses hukum, masyarakat turut
berkontribusi dalam memastikan bahwa demokrasi berjalan dengan baik.
MK juga telah menunjukkan komitmennya untuk
memastikan keamanan melalui penambahan personel dan peralatan pengamanan.
Kepala Biro Umum MK menyebut bahwa selain penambahan personel, kontrol akses
masuk ke MK juga diperketat untuk mencegah risiko keamanan. Langkah ini
menunjukkan keseriusan MK dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi semua
pihak yang terlibat dalam proses sidang.
Penting bagi masyarakat untuk mengedepankan sikap
saling menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berlangsung. Dengan
cara ini, masyarakat tidak hanya membantu menciptakan suasana yang kondusif
tetapi juga memperkuat kepercayaan terhadap institusi demokrasi seperti MK.
Menjelang dimulainya persidangan pada awal Januari
2025, masyarakat harus tetap tenang dan waspada terhadap informasi yang
berpotensi memicu konflik. Edukasi dan penyebaran informasi yang benar menjadi
langkah penting untuk mencegah misinformasi yang dapat merugikan proses hukum.
Semua pihak, termasuk tokoh masyarakat, media, dan organisasi sosial,
diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan informasi yang edukatif kepada
masyarakat.
Proses penyelesaian sengketa Pilkada di MK
merupakan wujud nyata dari penegakan hukum di Indonesia. Keberhasilan proses
ini sangat bergantung pada kerja sama semua pihak, termasuk masyarakat, aparat
keamanan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dengan menjaga kondusivitas,
mendukung proses hukum, dan mengedepankan semangat demokrasi, masyarakat
Indonesia dapat menjadi contoh bahwa penyelesaian konflik politik dapat
dilakukan secara damai dan bermartabat.
Peran masyarakat tidak dapat dianggap remeh dalam
konteks ini. Dengan memberikan dukungan terhadap upaya pengamanan dan tidak
melakukan tindakan yang dapat mengganggu proses sidang, masyarakat menunjukkan
bahwa mereka adalah bagian dari sistem demokrasi yang sehat. Mari bersama-sama
menjaga kondusivitas dan mendukung jalannya persidangan sengketa Pilkada di MK
agar dapat berjalan lancar, aman, dan adil.
*) Penulis merupakan Pengamat Politik dan Hukum
dari Manado.