Presiden Prabowo Komitmen Laksanakan Pemindahan ASN ke IKN
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya dalam percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui arahan strategis terkait pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan arahan terbaru Presiden Prabowo yang menitikberatkan pada dua tahap pembangunan, yakni tahun 2025 dan 2028.
Basuki Hadimuljono menyampaikan, fokus utama pembangunan IKN pada tahun 2025 adalah memastikan kesiapan fasilitas pemindahan ASN. Target ini meliputi penyelesaian perkantoran, hunian, dan ekosistem pendukungnya pada akhir Desember 2024.
“Sesuai arahan Presiden Prabowo, timeline pembangunan IKN dibagi menjadi dua, yaitu 2025 dan 2028. Untuk 2025, kami telah berkoordinasi dengan Menteri PANRB mengenai rencana pemindahan ASN tahap awal,” ujar Basuki.
Pemindahan ASN akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap awal, OIKN telah mempersiapkan 47 tower hunian yang siap ditempati ASN, lengkap dengan perkantoran dan ekosistem pendukungnya. Jumlah ASN yang akan dipindahkan akan ditentukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini.
Basuki juga menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur perkantoran dan hunian saat ini telah menyesuaikan jumlah kementerian di era Kabinet Indonesia Maju, yakni sebanyak 36 kementerian. Namun, dengan bertambahnya jumlah kementerian dalam Kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo menjadi 48, penambahan hunian dan fasilitas akan segera dilakukan.
“Tentunya, jumlah hunian dan kantor akan disesuaikan. Jika sebelumnya 36 kementerian, kini kami akan menambah untuk memenuhi kebutuhan 48 kementerian,” ungkap Basuki.
Selain fokus pada pemindahan ASN, Presiden Prabowo juga memberikan arahan untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif pada tahun 2028. Hal ini mencakup kantor dan hunian untuk lembaga seperti Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“Fokus pada 2028 adalah menyelesaikan perintah Pak Presiden untuk infrastruktur legislatif dan yudikatif, termasuk hunian dan perkantoran bagi aparatnya,” tegas Basuki.
Dalam beberapa kesempatan, Presiden Prabowo menyampaikan pentingnya percepatan pembangunan IKN sebagai bagian dari transformasi bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Pemindahan ASN menjadi langkah awal untuk mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan yang mendukung pelayanan publik berkualitas dan efisien.
Dengan arahan ini, IKN tidak hanya dirancang sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga menjadi simbol modernisasi dan efisiensi tata kelola negara. Langkah strategis Presiden Prabowo untuk memastikan pemindahan ASN yang terorganisir menunjukkan tekad pemerintah dalam merealisasikan cita-cita pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Dengan tahapan yang jelas hingga 2028, proyek IKN diharapkan mampu menjadi tonggak sejarah baru dalam pembangunan Indonesia sebagai negara yang modern, maju, dan berdaya saing tinggi di kancah global.
(*/rls)
