Oleh: Ethan Shabir Uttara *)
Dalam studi kebijakan publik, keberhasilan sebuah program nasional tidak pernah diukur dari absennya kritik. Sebaliknya, program yang baik justru ditandai oleh kemampuannya beradaptasi, menerima evaluasi, lalu melakukan penyempurnaan secara berkelanjutan. Literatur public policy menyebut proses tersebut sebagai policy learning, yakni kemampuan pemerintah belajar dari pengalaman implementasi untuk menghasilkan kebijakan yang semakin efektif. Tidak ada program berskala besar yang langsung sempurna sejak hari pertama, termasuk program makan bergizi di berbagai negara maju.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Indonesia kini berada pada fase tersebut. Setelah memasuki tahap implementasi nasional, berbagai tantangan muncul, mulai dari tata kelola, distribusi, pengawasan, hingga efisiensi anggaran. Pemerintah memilih melakukan evaluasi menyeluruh dan memperbaiki berbagai aspek pelaksanaan. Pilihan ini menunjukkan pendekatan kebijakan yang lebih dewasa dibanding sekadar mempertahankan status quo atau justru menghentikan program yang manfaatnya telah dirasakan masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyatakan bahwa MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto sehingga tidak akan dihentikan. Menurutnya, yang sedang dilakukan pemerintah bukanlah mengurangi komitmen terhadap pemenuhan gizi masyarakat, melainkan menyempurnakan pelaksanaannya agar semakin efisien, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih besar. Ia juga mengakui bahwa sebagai program baru berskala nasional, masih terdapat berbagai kekurangan dalam implementasi yang memang harus dibenahi secara bertahap.
Hal ini memperlihatkan filosofi dasar pengelolaan kebijakan publik. Pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang muncul di lapangan. Sebaliknya, evaluasi dijadikan instrumen utama untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Dalam perspektif evidence-based policy, keputusan semacam ini justru mencerminkan tata kelola pemerintahan yang sehat karena kebijakan disesuaikan berdasarkan pengalaman implementasi, bukan semata-mata berdasarkan asumsi awal.
Salah satu bentuk penyempurnaan yang kini dilakukan adalah efisiensi anggaran. Pemerintah melakukan penyesuaian alokasi anggaran MBG dari rencana awal sekitar Rp330 triliun menjadi Rp270 triliun. Langkah tersebut sering kali dipersepsikan sebagai pengurangan komitmen pemerintah terhadap program. Padahal, substansinya berbeda. Efisiensi bukan berarti mengurangi manfaat program, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran negara menghasilkan manfaat publik yang lebih optimal.
Efisiensi merupakan salah satu prinsip utama good governance. Negara dituntut tidak hanya mampu menyediakan pelayanan publik, tetapi juga memastikan sumber daya yang digunakan benar-benar memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Keberhasilan sebuah program bukan diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan dari efektivitas manfaat yang diterima penerima program.
Selain melakukan penyesuaian anggaran, pemerintah juga memperkuat sistem pengawasan pelaksanaan MBG. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) kini ditugaskan melakukan pemantauan rutin terhadap operasional setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Hasil pemantauan tersebut akan menjadi dasar evaluasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga setiap persoalan dapat segera diperbaiki sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Pendekatan seperti ini memperkuat akuntabilitas sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap penggunaan keuangan negara.
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional juga melakukan penataan melalui penghentian sementara pembangunan SPPG baru yang belum beroperasi. Kebijakan moratorium tersebut memberi ruang bagi pemerintah untuk mengevaluasi kapasitas dapur yang telah berjalan, memetakan kebutuhan riil setiap wilayah, sekaligus memastikan distribusi layanan berlangsung lebih merata.
Langkah tersebut sekaligus menjawab berbagai kritik yang berkembang di ruang publik. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, bahkan menegaskan bahwa kritik masyarakat merupakan bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan. Namun menurutnya, menghentikan MBG bukanlah solusi karena manfaat program telah dirasakan oleh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Yang diperlukan adalah evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola, ketepatan sasaran, kualitas layanan, serta efisiensi pelaksanaannya.
Sejalan dengan prinsip kebijakan adaptif adaptive governance, berdasarkan dinamika pelaksanaan tanpa kehilangan tujuan utama program. Dari perspektif ekonomi publik, Ekonom LPEM Universitas Indonesia, Teuku Riefky, menilai penataan di sektor MBG merupakan langkah awal yang baik dalam memperkuat ruang fiskal pemerintah. Meskipun tantangan pengelolaan anggaran nasional masih cukup besar, upaya meningkatkan efisiensi pada program strategis menunjukkan adanya komitmen menjaga keseimbangan antara pembangunan sosial dan disiplin fiskal. Artinya, pemerintah tidak hanya mengejar manfaat jangka pendek, tetapi juga menjaga keberlanjutan keuangan negara dalam jangka panjang.
Komitmen tersebut diperkuat oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, yang menegaskan bahwa pemerintah bertekad melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis hingga tujuan besarnya tercapai. Namun ia juga mengingatkan bahwa setiap program yang memiliki tujuan mulia memerlukan pengawasan yang kuat agar implementasinya benar-benar sesuai sasaran. Karena itu, keterlibatan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan MBG berjalan secara akuntabel.
Pada akhirnya, kualitas suatu kebijakan publik tidak ditentukan oleh kemampuannya menghindari kritik, melainkan oleh kesediaan pemerintah menjadikan kritik sebagai bahan pembelajaran. Program Makan Bergizi Gratis kini memasuki fase pendewasaan kebijakan, yakni fase ketika evaluasi, efisiensi, pengawasan, dan penyempurnaan berjalan beriringan dengan komitmen menjaga manfaat bagi masyarakat.
*) pemerhati kebijakan publik
