Jakarta – Pemerintah menyiapkan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital sebagai langkah strategis untuk memperbaiki pendataan penerima bantuan sosial (bansos) sekaligus memperkuat ketepatan penyaluran subsidi.
Program yang direncanakan diluncurkan pada 10 November 2026 ini diarahkan untuk memastikan bantuan negara diterima masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria. Melalui pemanfaatan sistem digital dan verifikasi data, pemerintah berupaya membangun mekanisme perlindungan sosial yang lebih akurat, transparan, dan akuntabel.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, Perlinsos Digital menjadi bagian dari rencana transformasi kebijakan subsidi, termasuk melalui skema transfer tunai langsung kepada masyarakat yang berhak. Pendekatan tersebut diharapkan membuat manfaat anggaran negara lebih tepat sasaran dibandingkan subsidi yang diberikan melalui produk tertentu.
“Yang nanti akan diberikan dalam bentuk cash transfer. Jadi pemerintah pada ujungnya tidak memberikan subsidi kepada produk lagi,” ujar Luhut.
Meski demikian, Luhut menegaskan bahwa jumlah masyarakat yang telah terdaftar dalam sistem tidak otomatis menjadi jumlah penerima bantuan. Pemerintah tetap perlu memeriksa kelayakan setiap calon penerima agar penyaluran dilakukan berdasarkan kondisi sosial ekonomi yang terverifikasi.
Dengan mekanisme tersebut, pendataan digital tidak sekadar menjadi proses administratif, tetapi juga instrumen untuk mengurangi risiko salah sasaran dalam penggunaan anggaran perlindungan sosial.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa Perlinsos Digital dikembangkan melalui registrasi ulang untuk memperbarui dan memvalidasi data penerima bansos. Langkah ini penting agar informasi dalam sistem sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya, termasuk ketika terjadi perubahan tingkat kesejahteraan.
“Intinya adalah kita ingin meregistrasi ulang seluruh penerima bansos. Kita lakukan registrasi ulang, cek ulang,” ujar Gus Ipul.
Ia menegaskan, pendaftaran dalam sistem tidak serta-merta menjamin seseorang memperoleh bantuan karena setiap data tetap harus melalui pemeriksaan kelayakan. Proses tersebut diharapkan memperkuat akurasi penetapan penerima sekaligus meningkatkan akuntabilitas penyaluran bantuan.
Melalui Perlinsos Digital, pemerintah berupaya membangun fondasi perlindungan sosial yang lebih terintegrasi. Keberhasilan program ini akan ditentukan oleh kualitas data, keamanan informasi pribadi, kemudahan akses masyarakat, serta mekanisme pengaduan yang efektif.
Dengan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan, transformasi digital diharapkan memperkuat efektivitas subsidi sekaligus memastikan anggaran negara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. (*)
