Oleh : Rivka Mayangsari*)
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp900.000 kepada pekerja dan buruh yang memenuhi persyaratan sebagai penerima manfaat. Program ini diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat pekerja sekaligus membantu mempertahankan ketahanan ekonomi rumah tangga pada kuartal IV 2026. Penyaluran bantuan tersebut menjadi salah satu bentuk perlindungan sosial di tengah kebutuhan masyarakat yang tetap harus dipenuhi menjelang akhir tahun.
BSU merupakan bantuan pemerintah yang diberikan kepada pekerja atau buruh dengan kriteria tertentu. Pada periode penyaluran kali ini, penerima yang telah ditetapkan memperoleh bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Namun, pembayaran dilakukan sekaligus sehingga setiap pekerja yang memenuhi persyaratan menerima total Rp900.000. Skema tersebut diharapkan dapat memberikan tambahan dukungan keuangan bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga kestabilan pengeluaran keluarga.
Kementerian Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pelaksanaan BSU 2026 ditujukan untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja pada kuartal IV. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyampaikan bahwa bantuan diberikan kepada pekerja dan buruh yang memenuhi ketentuan serta telah ditetapkan sebagai penerima. Penetapan tersebut dilakukan berdasarkan persyaratan yang telah diatur pemerintah agar penyaluran bantuan memiliki sasaran yang jelas.
Persyaratan penerima BSU 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 mengenai Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh, beserta petunjuk teknis pelaksanaannya. Ketentuan tersebut menjadi landasan dalam menentukan kelompok pekerja yang berhak menerima bantuan sekaligus memberikan pedoman bagi pelaksanaan penyaluran.
Indah menjelaskan bahwa calon penerima BSU harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Selain itu, pekerja atau buruh harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026. Persyaratan kepesertaan tersebut digunakan sebagai salah satu dasar verifikasi data pekerja sehingga penetapan penerima dapat dilakukan berdasarkan informasi administrasi yang tercatat.
Dari sisi penghasilan, bantuan diprioritaskan bagi pekerja atau buruh dengan upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Namun, terdapat ketentuan penyesuaian bagi daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp3,5 juta. Dalam kondisi tersebut, batas upah mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Sementara itu, bagi daerah yang tidak memiliki UMK, batas penghasilan mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan ketentuan pembulatan yang sama.
Upah yang digunakan sebagai dasar penentuan penerima merupakan upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan. Komponen penghasilan tersebut mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap. Penggunaan data yang telah dilaporkan pemberi kerja menjadi bagian dari mekanisme verifikasi untuk memastikan kesesuaian antara persyaratan program dan kondisi pekerja yang diusulkan sebagai penerima manfaat.
Selain ketentuan kewarganegaraan, kepesertaan, dan batas penghasilan, pemerintah juga menetapkan kelompok yang tidak berhak menerima BSU. Bantuan tersebut tidak diberikan kepada pekerja yang berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI aktif, maupun anggota Polri aktif. Sementara itu, pekerja atau buruh yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU menjadi kelompok yang diprioritaskan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatur sasaran penerima berdasarkan kriteria program yang telah ditetapkan.
Bagi pekerja yang ingin memastikan status penerimaan bantuan, Kemnaker menyediakan fasilitas pengecekan secara mandiri melalui situs resmi bsu.kemnaker.go.id. Layanan tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh informasi mengenai status penerimaan tanpa harus bergantung pada informasi yang belum terverifikasi. Pekerja diimbau menggunakan kanal resmi pemerintah dan memastikan data yang dimasukkan sesuai dengan identitas kependudukan. Masyarakat juga perlu berhati-hati terhadap tautan tidak resmi maupun pihak yang meminta biaya dengan mengatasnamakan proses pencairan bantuan.
Penyaluran BSU diharapkan dapat memberikan ruang tambahan bagi pekerja untuk mengelola kebutuhan rumah tangga, terutama pengeluaran pangan, transportasi, pendidikan, dan kebutuhan pokok lainnya. Tambahan pendapatan tersebut juga berpotensi mendukung aktivitas konsumsi masyarakat. Ketika daya beli kelompok pekerja terjaga, kegiatan ekonomi di tingkat rumah tangga dan usaha lokal dapat memperoleh dukungan dari perputaran belanja masyarakat.
Meski demikian, efektivitas program juga ditentukan oleh ketepatan data, transparansi proses penetapan, serta kelancaran pembayaran kepada penerima yang memenuhi kriteria. Untuk itu, pemerintah perlu memastikan mekanisme pengaduan berjalan dengan baik agar pekerja yang mengalami kendala dapat memperoleh penjelasan dan penyelesaian. Pemberi kerja juga memiliki peran dalam memastikan pelaporan data upah dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan secara akurat dan sesuai ketentuan.
Melalui penyaluran BSU, pemerintah berupaya memperkuat perlindungan ekonomi bagi pekerja dan buruh yang memenuhi persyaratan. Bantuan sebesar Rp900.000 diharapkan dapat membantu menjaga daya beli sekaligus mengurangi tekanan pengeluaran rumah tangga pada akhir 2026. Dengan pelaksanaan yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, program ini dapat menjadi salah satu instrumen perlindungan sosial yang mendukung ketahanan ekonomi masyarakat serta keberlanjutan aktivitas ekonomi nasional.
*) Pemerhati ekonomi
