Jakarta – Dukungan masyarakat terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting terus menguat. Solidaritas tersebut terlihat melalui deretan karangan bunga yang menghiasi trotoar di halaman Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri).
Aksi tersebut menjadi simbol dukungan moral agar aparat penegak hukum mengungkap seluruh fakta di balik perkara secara transparan dan profesional.
Salah satu karangan bunga dikirim oleh Lingkar Pemuda Indonesia (LPI) sebagai bentuk dukungan terhadap langkah kepolisian. Aksi tersebut merupakan kelanjutan dari kegiatan nasional LPI sebelumnya, yakni menyalakan 1.000 lilin dan membagikan bunga kepada anggota kepolisian di sejumlah daerah.
Direktur Eksekutif LPI, Akhrom Saleh, mengatakan dukungan tersebut sekaligus menjadi ungkapan terima kasih masyarakat kepada jajaran kepolisian atas upaya mengungkap dugaan tindak pidana penyadapan terhadap kepala negara.
Karangan bunga ini merupakan salah satu bentuk dukungan dan ucapan terima kasih kami kepada Polri, khususnya kepada Bapak Kapolri, atas upaya pengungkapan kasus dugaan kejahatan siber berupa penyadapan ilegal yang diduga menyasar Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, kata Akhrom.
Ia menegaskan masyarakat mendukung penuh upaya Kapolri untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat tanpa terkecuali.
Kami mendukung penuh langkah Kapolri untuk membongkar siapa pun yang berada di balik kasus penyadapan ini. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Semua harus diungkap secara transparan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tegasnya.
Dukungan tersebut mencerminkan besarnya perhatian publik terhadap keamanan komunikasi negara dan perlindungan hak privasi. Ketua Umum Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI), Dr. TM. Luthfi Yazid, SH, LL.M., turut mengecam dugaan penyadapan ilegal yang dinilainya sebagai penyimpangan serius dalam penyelenggaraan negara.
Skandal penyadapan terhadap kepala negara bukan skandal biasa, bahkan level kejahatannya di atas kejahatan korupsi ataupun terorisme. Ia adalah extraordinary serious crime, ujar Luthfi.
Luthfi menilai pengusutan perkara tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan, tetapi harus mengungkap pihak yang memerintahkan, melaksanakan, hingga menerima hasil penyadapan. Ia juga menekankan pentingnya supremasi hukum, transparansi, dan akuntabilitas agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.
Solidaritas masyarakat diharapkan menjadi dorongan bagi Polri untuk menuntaskan penyidikan secara independen dan profesional.
Pengungkapan seluruh fakta sekaligus evaluasi pengawasan penyadapan menjadi langkah penting untuk memperkuat kepercayaan publik, menjaga kedaulatan negara, dan memastikan tidak ada pihak yang didzalimi oleh penyalahgunaan kekuasaan. (*)
