Jakarta – Pemerintah terus memperkuat strategi ketahanan pangan nasional di tengah ancaman musim kemarau yang mulai menguat di berbagai wilayah. Langkah antisipatif dilakukan melalui pemetaan daerah rawan kekeringan, penguatan infrastruktur irigasi, peningkatan sarana produksi pertanian, serta sinergi lintas sektor guna memastikan produktivitas pertanian tetap terjaga dan pasokan pangan nasional tetap aman.
Komitmen tersebut tercermin dari langkah sejumlah pemerintah daerah yang bergerak cepat menjalankan berbagai program mitigasi untuk menghadapi potensi dampak kemarau terhadap sektor pertanian. Upaya ini dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas pangan nasional sekaligus mendukung target swasembada pangan yang menjadi agenda strategis pemerintah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa seluruh pemerintah daerah harus segera memetakan wilayah rawan kekeringan, mengidentifikasi sumber-sumber air, serta menyiapkan kebutuhan infrastruktur irigasi pertanian. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga peran Jawa Tengah sebagai salah satu penyangga utama kebutuhan pangan nasional.
“Jawa Tengah tetap menjadi lumbung pangan nasional. Tahun 2025 kita sudah menghasilkan 9,1 juta ton gabah kering, dan 15,6 persen untuk kebutuhan nasional,” tegas Ahmad Luthfi.
Ia menambahkan bahwa capaian tersebut harus terus dipertahankan melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, serta seluruh pemangku kepentingan.
Mengingat sejumlah daerah mulai memasuki periode kemarau, kesiapan daerah dalam mengantisipasi kekeringan menjadi faktor krusial dalam menjaga keberlanjutan produksi pertanian.
“Kabupaten/kota harus punya peta mana daerah yang menjadi sumber kekeringan. Kalau kurang apa-apa segera lapor ke provinsi,” ujarnya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga memperkuat langkah mitigasi dampak fenomena El Nino melalui percepatan pembangunan infrastruktur air, penguatan sarana produksi pertanian, serta peningkatan peran penyuluh pertanian di seluruh daerah. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga produktivitas lahan sekaligus mempertahankan posisi Lampung sebagai salah satu lumbung pangan utama nasional.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, mengatakan bahwa berbagai program strategis tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam memperkuat ketahanan pangan daerah dan mendukung target swasembada pangan nasional.
“Arahan Gubernur Lampung tersebut diwujudkan melalui penguatan kolaborasi bersama Kementerian Pertanian RI guna menjaga tren peningkatan produksi pangan secara berkelanjutan,” kata Elvira.
Menurutnya, pemerintah daerah telah menjalankan berbagai program mulai dari penyediaan benih unggul, alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk subsidi, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), hingga pengawalan harga pembelian pemerintah terhadap komoditas gabah dan jagung.
Penguatan langkah mitigasi di berbagai daerah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim. Dengan kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah, sektor pertanian diharapkan tetap mampu menjaga produktivitas, memperkuat cadangan pangan, serta memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi secara berkelanjutan.
